DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1370/UN22/PW/2018 Tanggal 4 Januari 2018 tentang Tim Satuan Pengawasan Intern Universitas Tanjungpura.

KODE ETIK SPI

  1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
  2. Loyal terhadap Universitas Tanjungpura, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
  3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan SPI dan Universitas Tanjungpura.
  4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Universitas Tanjungpura, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
  5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, fakultas, oknum pegawai, ataupun mitra Universitas Tanjungpura yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesional SPI.
  6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
  7. Mematuhi sepenuhnya standar, kebijakan dan peraturan SPI.
  8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Universitas Tanjungpura.
  9. Melakukan koodinasi antar SPI (koordinasi horizontal) dan Rektor (koordinasi horizontal) terhadap distorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) kemungkinan adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.